POLITIK UANG BENARKAH?

Assalamualaikum wr  wb.
Selamat sore rekan - rekan

Siang hari ini Silatnews akan mengulas sedikit permasalahan seputar pemilukada di Silat Hilir akhir - akhir ini yang semakin memanas.
Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya Silatnews bertanya tentang seputar  money politic?..dia mengatakan,
    Masalah politik uang pasti lg ada, kesadaran berpolitik yang sehat dan bersih agak sulit pituk apa lagi keadaan serba sulit.

Praktik jual beli suara, akan menyebar secara merata di daerah-daerah terutama yang banyak masyarakat miskinnya. Penyebab maraknya politik uang juga tak lepas dari tingkat kesadaran berpolitik yang rendah, baik dari masyarakat maupun dari pihak calon kepala daerahnya.
Bahayanya dampak politik uang bagi masyarakat. Hanya dengan semisal uang Rp 100 - 300 ribu yang diterima tapi nantinya bisa menghambat laju pembangunan di daerahnya karena kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi ke depannya,sebaliknya juga Politik uang bakal sulit terjadi kalau calon-calon kepala daerahnya memiliki kualitas yang baik dan populer di masyarakatnya. Contoh kongkrit seperti Ahok di Jakarta Riwan Kamil di Bandung dan masih banyak yang lain.
kalau masyarakat suatu daerah sudah banyak yang sejahtera tentunya akan sulit untuk memainkan politik uang. Memang mereka berani mau bayar satu suara berapa,
Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, diantaranya :
Pedapatan Masyarakat masih rendah,
Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi.Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.Money politic pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang.
Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.
Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia.
Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah.Tidak tahu calon bupati tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah.
Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu.Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka.
Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan ditarik kembali oleh para cabup yang nantinya terpilih.
Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.
Budaya
Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak.Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia.
Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut.
Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap calon yang memberi uang.
Dalam hal ini budaya yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat.Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.

Salah satu cara untuk  menekan hal tersebut tentunya Badan Pengawas Pemilu mesti memberi sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah yang terbukti melanggar kalau ada yang melaporkan, baik dari pihak manapun.kenetralan lembaga ini juga harus benar terjaga dan teruji,jangan takut rakyat ada dipihak anda,kebenaran tidak akan kalah dari kezoliman.
Masyarakat Silat berharap mudah - mudahan pemilu kada kali ini bebas dari yang namanya politik uang dan berlangsung aman tertib dan lancar.